Kapolri Jendral Pol Sutarman

Kapolri Jendral Pol Sutarman
Kapolri Jendral Pol Sutarman

Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol Putu Bayu Seno

Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol Putu Bayu Seno
Kapolda Metro Jaya bersama anggota Citra Bhayangkara Polres Metro Jakarta Barat

Kapolres Jakarta Barat - Kombes Pol M.Fadil Imran, Msi

Kapolres Jakarta Barat -  Kombes Pol M.Fadil Imran, Msi
Kapolres Jakarta Barart bersama anggota Citra Bhayangkara SeJakarta Barat

Kapolsek Metro Tamansari - Jkt Brt - AKBP Adi Vivid Bachtiar

Kapolsek Metro Tamansari - Jkt Brt - AKBP Adi Vivid Bachtiar
Kapolsek Metro Tamansari bersama dengan anggota Citra Bhayangkara Tamansari

Wakapolsek Metro Tamansari, Jakarta Barat - Kompol Erick

Wakapolsek Metro Tamansari, Jakarta Barat - Kompol Erick
Wakapolsek Metro Tamansari bersama dengan para anggota Citra Bhayangkara Tamansari

Sabtu, 29 Mei 2010

Sejarah singkat Polda Metro Jaya

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH
METROPOLITAN JAKARTA RAYA DAN SEKITARNYA
Jl.Jenderal Sudirman Kav. 55 Jakarta Selatan 12190
Telp (021) 5234021, 5234217, 5234207 Fax 5708022
Pengaduan SMS 1717 dan Call 112
Admin
Tamansari

http://www.metro.polri.web.id/home/sejarah-singkat

polsek.metro.tamansari@metro.polri.web.id
citrabhayangkara@gmail.com
www.citrabhayangkara.blogspot.com


Lokasi Polda Metro Jaya
Peta Jakarta
Peta Jabodetabek
Sejarah Singkat Polda Metro Jaya
Cikal bakal Kepolisian Jakarta di bentuk oleh penjajah Belanda. Ini terjadi sejak penduduk Belanda terhadap bangsa Indonesia, jauh sebelum Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1945. Setelah Kemerdekaan Rl, pembentukan Kepolisian Kota Jakarta belum sepenuhnya dapat dilaksanakan Bangsa Indonesia, sebab, saat itu jawatan Kepolisian Negara masih sangat sederhana. Akibatnya, Kepolisian Kota Jakarta masih tetap melanjutkan system Kepolisian yang dibentuk pada masa pendudukkan Jepang, Inilah yang menyebabkan penulisan sejarah hari jadi Polda Metro Jaya diawali dari sejarah Kepolisian Batavia di tahun 1936 (sesuai Regeerings Almanak Halaman 287 Voor Nederlandsch Indie 1941 Tweede Gedeelte yang disusun Belanda selama berada di Indoneisa).

1. Hoofdbureau Van Politie Batavia
2. Penduduk Jepang
3. Pertempuran Kota Jakarta
4. Masa Awal Kemerdekaan (1945)
5. Agresi Belanda (1945-1949)
6. Hari Lahir Polda Metro Jaya
7. Kantor Polisi Komisariat Jaya Pindah
8. Perubahan Nama
9. Para Mantan Kapolda Metro Jaya


Sejarah Singkat Polda Metro Jaya
Cikal bakal Kepolisian Jakarta di bentuk oleh penjajah Belanda. Ini terjadi sejak penduduk Belanda terhadap bangsa Indonesia, jauh sebelum Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1945. Setelah Kemerdekaan Rl, pembentukan Kepolisian Kota Jakarta belum sepenuhnya dapat dilaksanakan Bangsa Indonesia, sebab, saat itu jawatan Kepolisian Negara masih sangat sederhana. Akibatnya, Kepolisian Kota Jakarta masih tetap melanjutkan system Kepolisian yang dibentuk pada masa pendudukkan Jepang, Inilah yang menyebabkan penulisan sejarah hari jadi Polda Metro Jaya diawali dari sejarah Kepolisian Batavia di tahun 1936 (sesuai Regeerings Almanak Halaman 287 Voor Nederlandsch Indie 1941 Tweede Gedeelte yang disusun Belanda selama berada di Indoneisa).


Hoofdbureau Van Politie Batavia
Di masa penjajahan Belanda, Kepolisian Daerah Jakarta disebut Hoofdbureau Van Politie Batavia atau Kantor Besar Kepolisian Jakarta. Letaknya di Jl. Medan Merdeka Barat (Koningsplein West). Berhadapan dengan Jl. Museum dan berdampingan dengan lapangan Ikada (sekarang sudah berubah menjadi Taman Monas). Saat itu Jakarta hanyalah sebuah Kota Keresidenan. Kantor Keresidenan Batavia berada di Gedung Fatahilah (sekarang Museum Fatahilah).
Pada tahun 1936 Kepala Polisi Batavia dijabat orang Belanda bernama Pieter Dekker dengan pangkat Hoofd Commisaris Van Politie dan wakilnya Adjunct Hoofd Commissaris Louise Dekker. Sementara anggotanya yang berpangkat Agen Polisi sampai Hoofd Posthuis Commandant merupakan pura-pura pribumi. Mereka memperoleh pendidikan langsung dari Belanda di Sekolah Polisi Sukabumi. Saat itu tak seorang pun putra Indonesia bisa menjadi Kepala Polisi. Bahkan, tak ada satu pun yang menjadi Kepala seksi (polsek) dan sub seksi (pos polisi).
Belanda membentuk Kepolisian Batavia, sama seperti di Kota lain di seluruh Nusantara. Yakni, untuk mencegah dan menanggulangi kasus kejahatan pidana maupun kejahatan ekonomi yang dilakukan para pribumi. Namun sering juga lembaga kepolisian (khususnya fungsi Intel PID) digunakan untuk mencegah berkembangnya pemikiran rakyat menuju kemerdekaan Bangsa Indoneisa. Sementara polisi lalulintas ditempatkan di pusat- pusat keramaian. Pusat perekonomian, bioskop, dan pasar. Mereka juga ditugaskan untuk mengatur dan mentertibkan sepeda-sepeda dijalanan di sekitar sekolah-sekolah Belanda.
Pada masa itu organisasi Kantor Besar Polisi Jakarta (Hoofdbureau Van Politie) masih sanggat sederhana. Gangguan terhadap kamtibmas pun tidak sekomplek sekarang. Fungsi kepolisian hanya sebatas Reserse Kriminal (Crimenele Recherse), Reserse Ekonomi (Economise Recherse Inlichtingen Dienst), Indentifikasi dan Fotografi (Dactyloscopic & Fotografie), Lalu Lintas (Voerwezen Verkeers Politie), Polisi Susila (Zeden Politie), dan Magazijn (perlengkapan), dan Bagian Administrasi (Administrate).
Kantor Besar Polisi Jakarta sendiri memiliki tujuan seksi (Politic Sectie dan Lima Rand Detaehement (Sub Sectie), Yaitu;
Polisi Seksi I : Tanjung Priok (Sekarang jalan Raya Pelabuhan)
Polisi Seksi II : Glodok (Sekarang Pusat Pertokoan)
Polisi Seksi III : Pasar Baru (Sekarang Pusat Pertokoan)
Polisi Seksi IV : Polsek Jati / Gambir (Sekarang Polsek Gambir jatibaru)
Polisi Seksi V : Menteng (Sekarang Polsek Menteng)
Polisi Seksi VI : Prapatan Kwitang (Sekarang Pos Brimob kemudian pindah ke Kramat Raya sekarang Polres Jakarta Pusat)
Polisi Seksi VII : Jatinegara (Sekarang Polres Jakarta Timur)
Sedangkan sub seksi (Rand Datachement 5) antara lain:
Pesing
Karet
Palmerah
CempakaPutih
Pasar Rebo
Di samping Kantor Besar Polisi Jakarta Raya yang berkedudukan di Koningsplein West, kota Jakarta masih memiliki satu Badan Kepolisian lain yaitu Kantor Polisi Keresidenan Kota (Veld Politie) yang meliputi wilayah:
Bekasi
Cililitan Besar
Tangerang (terdiri dari Seksi Kota Tangerang, Balaraja, Curug. dan Mauk)
Kebayoran (Sekarang Polres Jakarta Selatan).

Kependudukan Jepang
Pada 5 maret 1942 Batavia jatuh ke tangan tentara jepang. Tanggal 9 Maret 1942 Pemerintah Hindia Belanda resmi meyerah tanpa syarat kepada tentara Dai Nippon. Kedatangan jepang ke Indonesia membawa dampak timbulnya semangat kebangsaan dan harga diri pada masyarakat, khususnya para pemuda Indonesia. Sehingga mendorong dan menimbulkan semangat untuk berjuang mewujudkan Kemerdekaan Bangsa Indonesia.
Sementara pihak jepang, begitu menguasai Indonesia langsung mengeluarkan Undang-undang No.42 Tahun 1942 tentang perubahan Tata Pemerintahan Daerah. Berdasarkan Undang-undang ini Batavia yang tadinya hanya Kota Keresidenan berubah menjadi Kota Istimewa / Luar Biasa (Tokubestu Shi) dan langsung di bawah Kepala Pemerintahan Tentara Jepang (Gunseiken). Salah satu tugas pentingnya melaksanakan pemerintah dan sekaligus pengawas Kepala Kantor Besar Polisi Jakarta.
Kemudian Kepala Pemerintahan Tentara Jepang melalui Surat Maklumatnya menyatakan, mulai 8 Desember 1942, tepatnya pada hari pembangunan Asia Raya mengubah nama Batavia menjadi Jakarta, Memang, di awal pendudukannya, Jepang banyak mengubah system pemerintah yang dilakukan Belanda, walaupun tidak meyeluruh. Namun, stuktur dan susunan organisasi instansi masih banyak mengacu kepada peninggalan Belanda.
Demikian juga dengan kepolisian, Jepang membentuk Kantor Pusat Kepolisian di Jl. Juanda, Jakarta. Kantor pusat ini membawahi berbagai cabang sekolah-sekolah kepolisian dan badan-badan lain yang diangap perlu pada masa itu. Adapun organisasi Kepolisian yang di bentuk Jepang di Jakarta ialah Jawatan Kepolisian Negara (Keimbu) di Jl. Juanda. Kepala jawatannya dijabat Keisi R Kahar Koesman Sosro danukusumo.
Di Jakarta terdapat dua bagian Badan Kepolisian yang mempunyai wilayah tugas berbeda. Yaitu Kepolisian Istimewa Jakarta Kota dan Kepolisian Keresidenan Jakarta. Kepolisian Istimewa Jakarta Kota (Jakarta Tokubetsu Shi Keisatsu Sho) disamping Keisi Mas Rangga Sutandoko, yang membawahi tujuh seksi dan lima kantor polisi luar kota, yakni:
Seksi Tanjung Priok
Seksi Glodok / Pesing
Seksi Pasar Baru
Seksi Jati Baru/karet
Seksi Prapatan / CempakaPutih
Seksi Menteng
Seksi Jatinegara
Seksi Polisi Bekasi
Seksi Polisi Depok
Seksi Polisi Pasar Minggu / KramatJati
Seksi Polisi Tangerang
Seksi Polisi Kebayoran / Pal Merah

Kepolisian Keresidenan Jakarta (Jakarta Sun Keisatsu Sho) dipimpin oleh Kaisi R Said Tjokrodiatmodjo. Wilayah tugas meliputi:
Balaraja
Curug
Mauk
Tangerang (Luar)
Bekasi (Luar)
Kebayoran Lama
Cikarang
Cikampek
Subang
Pegaden Baru
Pamanukan
Sukamandi
Segala Herang
Disamping membentuk badan-badan kepolisian dari tingkat pusat sampai tingkat daerah, jepang selanjutnya mengangkat Putra-putri Indonesia untuk menduduki jabatan-jabatan penting di kepolisian. Walaupun mereka diberikan jabatan Kepala Polisi, Jepang tidak melepaskan begitu saja kekuasaannya. Terbukti, Jepang mengangkat seseorang dari Kepolisian jepang sebagai Kempetai (semacam provost). Tugasnya, untuk mengawasi segala pelaksanaan tugas setiap Kepala Polisi Keresidenan, Kepala Polisi Kota dan Luar Kota serta kepa seksi-seksi dan sub seksi-seksi. Kempetai bergerak tidak di bawah pimpinan Kepolisian Kota Jakarta.
Setelah Jepang menyerah pada Sekutu, pada 19 Oktober 1949 di Gambir Timur No. 18 Jakarta diadakan persetujuan antara Polisi Jakarta yang diwakili oleh Kepala Polisi Jakarta M. Sidik Adisaputra dengan pimpinan Militery Police Sekutu, yang diwakili Mayor Harding, Kapten Smith, Mayor Masse, dan Kapten Baules. Intinya menghasilkan kesepakatan tentang kewenangan Polisi Jakarta di dalam tugasnya mengamankan Kota Jakarta. Ternyata kesepakatan ini tidak ditepati. Terbukti, banyak insiden dilakukan oleh MICA.
Lalu pada 17,18,19 Nopember 1945 Inggris / NICA menggerakan pasukan yang kuat dengan menggunakan tank-tank dan mobil berlapis baja, untuk membersihkan kawasan Senen, dengan sasaran utamanya Balai Muslim dan kantor polisi di Prapatan. Pertempuranpun tidak dapat dihindarkan dan menjalar keseluruh kota Jakarta, Petamburan, jalan Hotel Des Indes Capitol, Senen, Jatinegara, Tanah Tinggi, Raden Saleh, Cikini, Tanah Abang, Kebon Sirih, Petojo Jaga Monyet, dan lainnya. Pertempuran di Kota Jakarta ini merupakan salah satu aksi perjuangan tersebar dan terakhir di dalam Kota Jakarta.
Penyerbuan tentara Inggris / Belanda mencapai puncaknya pada 29 Desember 1945. Semua kantor - kantor lain di Jakarta dikepung serta diduduki Inggris. Kemudian senjatanya dilucuti dan beberapa anggota polisi Indonesia yang berada di jalan pun ditangkapi. Mereka kemudian ditahan di Kantor Besar Polisi Jakarta, termasuk diantaranya Kepala Kepolisian Negara (KKN) RS Soekarno bersama ajudannya IP II Subianto. Setelah adanya penolakan kerja sama antara Polisi Rl yang disampingkan R Said Soekanto Tjokrodiatmodjo kepala Komisaris Besar Polisi Belanda Noordhoorn,
Sejumlah polisi Indonesia yang ditangkapi dibebaskan tanpa melalui proses pemeriksaan. Sebagian lagi tetap ditahan dan baru dibebaskan setelah penyerahan kedaulatan Rl.
Setelah membubarkan polisi Republik Indonesia di Jakarta sebagai gantinya Belanda membentuk Polisi International yang disebut CP (Civil Police). Tugasnya untuk menjaga keamanan dan ketertiban di Jakarta. Anggotanya terdiri dari orang Inggris, Belanda dan Indonesia, dengan masing-masing kekuatan 300 orang. Mereka ditempatkan di bagian-bagian terpisah dan menangani secara tersendiri perkara-perkara yang ada. Polisi dari Inggris bernama Letnan Kolonel Harding dibantu Komisaris Polisi Yusuf Martadilaga dari Polisi Republik Indonesia, dan Noordhoon Letnan Kolonel Kooistra dari Belanda.
Dengan bantuan tentara sekutu / inggris, dalam waktu singkat Belanda / NICA berhasil memperkuat kedudukannya di Jakarta. Daerah-daerah yang telah dikuasai Inggris secara berangsur-angsur dialihkan ke tangan Belanda. Sehingga posisi tentara Belanda di Jakarta semakin kuat saja. Sebaliknya Pemerintah Rl semakin terjepit.
Melihat keadaan Jakarta semakin panas, setelah adanya percobaan pembunuhan terhadap Perdana Menteri Sutan Syahrir oleh golongan ekstrimis Belanda, pada 2 januari 1946 petang, Pemerintah Rl mengambil keputusan untuk mengungsikan Presiden dan Wakil Presiden berserta keluarganya ke Yogyakarta. Lalu, Kepala Kepolisian Negara memerintahkan secara rahasia kepada Inspektur PoIisi II Mardjaman agar mengawal Presiden dan Wakil Presiden berserta keluarganya naik kereta api menuju Jawa Tengah. Inspektur Polisi Mardjaman berserta wakil Inspektur Polisi II Winata dengan satu seksi pasukan Polisi Istimewa melaksanakan tugas tersebut secara rahasia.
Saat bersamaan disetiap daerah yang didatangi pasukan Sekutu selalu terjadi insiden yang mengakibatkan pertempuran antara tentara Sekutu dengan Polisi Indonesia, yang dibantu rakyat Indonesia. Sementara intelejen Kepolisian Indonesia mendapat informasi bahwa Kemerdekaan Rl tidak akan diakui pihak Sekutu. Mendengar informasi tersebut tokoh-tokoh Kepolisian Rl mengadakan rapat untuk menentukan sikap terhadap segala kemungkinan yang akan terjadi. Sikap Kepolisian Jakarta sendiri tegas dan jelas, yakin hanya mengakui kekuasaan Negara Republik Indonesia. Komisaris Polisi I R Kahar Koesman Sosrodanukusumo yang dipekerjakan Kejaksaan Agung dipilih untuk memimpin utusan yang akan memenuhi pimpinan tentara Inggris guna memberi penjelasan tentang sikap Kepolisian Rl.
Komisaris Polisi I R Kahar Koesman Sosrodanukusumo berhasil meyakinkan pimpinan tentara Inggris tentang kesungguhan sikap dan tekat Kepolisian Rl dan sebagai hasil-hasilnya ialah bahwa Kepolisian tetap menjalankan tugasnya dengan tetap memiliki alat-alat persenjataannya. Adapun tentara Jepang lambat laun di tarik dan diganti oleh tentara Inggris dengan Polisi Militernya, yang terdiri dari bangsa Inggris, India, dan Gurkah " Disamping membentuk badan-badan kepolisian dari tingkat pusat sampai tingkat daerah, Jepang selanjutnya mengangkat Putra-putri Indonesia untuk menduduki jabatan-jabatan penting di kepolisian.
Walaupun mereka diberikan jabatan Kepala Polisi, Jepang tidak melepaskan begitu saja kekuasaannya"
Meski sekutu terus melakukan tekanan, pasukan Polisi Istimewa jawatan Kepolisian Negara Yang dipimpin Komisaris Polisi II Kenapi ditugaskan untuk menjaga keselamatan Presiden, Wakil Presiden, para mentri, dan Kepala Kepolisian Negara. Sementara Kepolisian kota Jakarta ditugaskan menyelengarakan dan memelihara keamanan serta ketertiban dalam Kota. Sedangkan Kepolisian keresidenan Jakarta menyelenggarakan pimpinan atas kesatuan-kesatuan polisi di seluruh Keresidenan Jakarta.
Jadi, dalam tiap-tiap Keresidenan Polisi dikepalai seorang Korpschef, yakni Kepala Polisi keresidenan. Kepala Polisi membawahi semua kepala polisi yang ada di lingkungan keresidenan, baik yang disebut Kepala Polisi Kabupaten, Kepala Polisi Luar Kota, Kepala Polisi Kota atau Kepala Datasemen. Sedangkan Kepala Polisi Keresidenan berada dibawah pengawasan teknis dari kepala Penilik Kepolisian, yang dibentuk di tiap-tiap propinsi.


Pertempuran Kota Jakarta
Walaupun Inggris sudah memberikan pengakuan resmi terhadap Kemerdekaan Rl tapi Bangsa Indonesia tetap curiga terhadap Inggris, yang ingin memulihkan kekuasan Belanda di Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari berbagai provokasi NICA (Netherlands Indi Civil Administration) yang menyakitkan hati rakyat Indonesia serta memaksa pemerintah Rl dan Polisi Jakarta agar tunduk terhadap keinginan mereka. Melihat situasi ini, untuk sementara Kantor Polisi Keresidenan Jakarta Raya dan berserta anggotanya mengungsikan. Lalu, memindahkan kantornya ke subang, Jawa Barat sambil terus melakukan grilya bersama para pemuda Indonesia. (Wawancara dengan Kolonel Polisi (Purn) H. Koenoro).
Pengungsian dilakukan setelah banyak polisi RI di Jakarta ditangkap dan ditahan tentara Sekutu dan Belanda. Dari lokasi pengungsian, anggota polisi Jakarta terus melakukan perlawanan dan pertempuran grilya dengan membentuk Badan-badan Komando. Hal inilah yang kemudian mendorong Kepala Kepolisian Negara RS Soekanto menugaskan IP II R Mardjaman Tjokrodiredjo untuk duduk di dalam badan komando tersebut sebagai dukungan Kepolisian Rl terhadap Perjuangan Polisi Jakarta. Badan komando ini selalu berusaha untuk mempersenjatai pasukan-pasukan pemuda rakyat dan para polisi yang berperang grilya di Jakarta dan Kota-kota lain di seluruh lndonesia.
Saat itu Polisi di Jakarta sangat terkenal dengan barisan Polisi Macan, dengan pimpinan IP II Paimin Salikan. Terakhir, Paimin menjadi pelatih olah raga di Perguruan Tinggi llmu Kepolisian (PTIK).


Masa Awal Kemerdekaan (1945)
Setelah Jepang menyerah kepada sekutu pada 14 Agustus 1945, tanggal 17 Agustus 1945 Soekarno dan Moh Hatta memproklamasikan. Kemerdekaan Republik Indonesia. Lalu, pada sidang hari kedua panitia Kemerdekaan Indonesia (PPKI) menetapkan Jawatan Kepolisian Negara merupakan bagian dari Kementrian Dalam Negri. Ini terjadi pada 29 September 1945.
Pemerintah Rl mengangkat Komisaris Polisi Tk I Raden Said Soekanto Tjokrodiatmodjo yang juga mantan pimpinan Sekolah Polisi Negara di Sukabumi sebagai Kepala Kepolisian Negara. Sejak itu mulai dilakukan suatu usaha pembentukan Kepolisian Nasional di Negara Republik Indonesia. Pada masa itu masalah transportasi dan komunikasi sangat sulit dilakukan. Belum ada sarana dan prasarana yang memadai, untuk mengkoordinasikan wilayah Republik Indonesia dari Sabang sampai Marauke. Sehingga Jawatan Kepolisian Negara belum dapat melakukan kegiatan pembinaan maupun konsolidasi Daerah. Akibatnya, dalam mengembangkan dan meningkatkan organisasinya Kepolisian Daerah hanya berdasarkan kepada kemampuan, kecakapan, dan keberanian serta kebijaksanaan masing - masing pimpinan.


Agresi Belanda (1945-1949)
Tak lama setelah proklamasi Kemerdekaan Rl, tepatnya pada 16 September 1945 mendarat kapal perang Inggris bernama Cumberland, yang kemudian pada 29 September 1945 diikuti kapal perang Belanda bernama Tromp dengan Dr.Ch D Vanderplas di dalamnya. Lalu, pada 6 Oktober 1945, sebanyak 200 tentara Sekutu (Inggris), termasuk 100 serdadu Belanda dipimpin jenderal Sir Philip Christison mendarat lagi. Saat mendarat di Jakarta, tentara sekutu mengikutsertakan pejabat-pejabat NICA, di antaranya Vanderplas.
Pasukan Inggris memang sudah mengatur hal ini, sesuai dengan perjanjian antara Inggris dan Belanda di Cheouers (sebuah tempat di selatan London) pada 24 Agustus 1945, yang kemudian dikenal dengan nama Civil Affairs Agreement. Adapun bunyi perjanjian tersebut: "............ Telah tercapai kata sepakat, bahkan"
Kepala Pemerintah Tentara jepang melalui Surat Maklumatnya menyatakan, mulai 8 Desember 1942, tepatnya pada hari pembangunan Asia Raya nama Batavia di ubah menjadi Jakarta" Pemerintah Hindia Belanda, secepat dan sepraktis mungkin akan diberikan kembali tanggung jawab sepenuhnya atas Pemerintah Sipil di wilayah Hindia Belanda. Bila menurut pertimbangan situasi militer maka Panglima Tertinggi Sekutu akan segera memperintahkan Letnan Gubernur Jenderal untuk kembali bertangung jawab atas pemerintah sipil. Pemerintah Hindia Belanda. Dinas Administrasi serta peradilan Belanda dan Hindia Belanda, Dinas Administrasi serta peradilan Belanda dan Hindia Belanda akan dilaksanakan oleh pembesar-pembesar Hindia Belanda, sesuai dengan hukum yang berlaku di Hindia Belanda..."
Tentara Sekutu dan Bn yang awalnya telah mengakui secara de facto Pemerintah Rl sebagai hasil perundingan antara kedua belah pihak pada 1 Oktober 1945, ternyata sangatlah berlawanan dengan apa yang mereka perbuat bagi orang-orang Indonesia. Situasi ini membuat Soekarno memindahkan pemerintah Rl ke Yogyakarta. Pada 4 Januari 1946 sampailah dengan selamat para pemimpin RI di Yogyakarta. Mulai saat itu, secara resmi Pusat pemerintah Rl dipindahkan Ke Yogyakarta dengan perwakilannya di Jakarta. Demikian pula Kepolisian Negara mengikuti Departemen Dalam Negri berpindah ke Purwokerto. Sementara Kepolisian Keresidenan Jakarta memindahkan markasnya ke Subang, Jawa Barat.
Walaupun demikian Jakarta masih tetap pusat diplomasi Pemerintah Rl dengan Belanda dan negara-negara lain. Sebab, Perdana Mentri sutan Syahrir masih tetap berada di Jakarta. Untuk mempermudah koordinasi pada 1 Desember 1947, Jawatan Kepolisian Negara secara resmi ditetapkan berkedudukan dan berkantor satu atap dengan Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta di Jl. Reksabayan. Dalam upaya mengembangkan dan membangun serta memperlancar tugas Kepolisian Rl, pada 1 Juli 1946 melalui Penetapan Pemerintah No.11/SD/1946 jawatan Kepolisian dikeluarkan dari lingkungan Kementrian Dalam Negri dan dijadikan jawatan tersendiri, yang langsung di bawah pimpinan Perdana Mentri Rl.
Selanjutnya dikeluarkan Penetapan Pemerintah No.19A/SD/1946 yang menentukan Kepala Daerah (Gubernur dan presiden) tetap bertanggung jawab atas ketentraman dan Keamanan dalam daerah masing-masing dan sekaligus memegang kepolisian daerah. Dengan adanya penetapan tersebut, Kepolisian Negara Rl menjadikan sebagai Hari Kepolisian atau HUT Bhayangkara.





Hari Lahir Polda Metro Jaya
Sebelum penyerahan kedaulatan atas wilayah RI kepada Bangsa Indonesia melalui penandatangan naskah perjanjian antara Moh Hatta dengan Ratu Juliana di Belanda tanggal 27 Desember 1949, badan-badan kepolisian berangsur-angsur sudah diserah terimakan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sebab itulah pada 6 Desember 1949 Kepala Kepolisian Negara membentuk Kepolisian Komisariat Jaya dan mengangkat Komisaris Basar Politik Tk I R Ating Natadikusuma sebagai kepala Kantor Komisariat Jaya, yang berkantor di Jl. Medan Barat.

Peristiwa ini merupakan tonggak sejarah lahirnya Kepolisian Daerah Jakarta Raya dan sekitarnya (saat ini Polda Metro Jaya). Pada saat itu sebagian besar staf Kepolisian Jakarta masih orang Belanda, sehingga praktis Kepala Kantor Kepolisian Komisariat Jaya belum dapat berbuat banyak sesuai kebijakan Kepala Kepolisian Negara
Selanjutnya untuk menjaga keamanan dan ketertiban Kota Jakarta menjelang penyerahan kedaulatan, Kepolisian Jakarta diperkuat tiga Kompi Brimob, masing-masing dari Kepolisian Kota Surabaya, Kepolisian Jawa Tengah. dan Kepolisian Yogyakarta / Jawa Tengah.
Pada waktu itu, jenderal Polisi Soetjipto Danukusumo sebagai Komandan Mobile Brigade Kepolisian (MBK) turut serta mengantarkan satu kompi MBK. Mereka berangkat pada 15 Desember 1949 dari Surabaya ke Jakarta melalu Semarang.
"Sejalan dengan perencanaan tata kota Jakarta, pada tahun 1963 saat Brigjen M Suhud menjabat Kepala Polisi Komisariat Jaya, kantor Polisi Komisariat Jakarta Raya pindah ke Jl Sudirman No.45 Jakarta Selatan. Kepindahannya dilakukan bertahap. Awalnya, kantornya adalah bangunan berlantai dua yang menghadap ke lapangan sabhara (Bangunannya masih berdiri hingga kini)"
Beberapa hari kemudian muncul lagi satu Kompi Brimob dari Yogyakarta / Jawa Tengah dipimpin Inspektur Polisi R Soebroto Darsoprajitno. Ketiga Kompi Brimob ini bergabung menjadi satu di bawah pimpinan Komisaris Polisi Soedarsono dan wakilnya Inspektur Polisi Soetjipto joedodihardjo.

Kantor Polisi Komisariat Jaya Pindah
Sejalan dengan perencanaan tata kota Jakarta dimana Taman monas akan dijadikan paru-paru kota, maka pada tahun 1963 saat Brigjen M Suhud menjabat Kepala Polisi komisariat Jakarta Raya pindah ke Jl. Sudirman No. 55 Jakarta Selatan. Kepindahaannya dilakukan bertahap. Awalnya kantornya adalah bangunan berlantai dua yang menghadap ke lapangan Sabhara (bangunannya masih berdiri hingga kini).
Setelah itu presiden Soekarno menyediakan lahan seluas 17 hektar untuk membangun Kantor Polisi Komisariat Jakarta. Namun, dalam perkembangan pembangunannya ternyata lahan yang ada 7 hektar. Mengapa ini terjadi? Tidak seorangpun mengetahuinya (Arsip Ditlog Polri). Pada masa itu anggaran yang disiapkan untuk membangun gedung utama mencapai Rp. 4 miliar. Anggaran dikeluarkan Pada tahun 1967 terjadi penggantian pangdak dari Irjen Polisi Drs Soebroto Brotodirdjo SH kepada Mayjen Polisi Drs. Soekahar. Saat itu kembali terjadi penggantian nama menjadi Komando Daerah Kepolisian Metro Jaya (Komdak Metro Jaya). Ini dilakukan setelah Gubernur Ali Sadikin menyatakan Kota Jakarta sebagai kota metropolitan.
Direktur Keuanagan Mabes Polri KBP R Moh Saleh. Pada awal pembangunan kantornya di Jl Jenderal Sudirman 45, Kepala Komisariat dijabat Brigjend Raden Mas Sawarno Tjokrodiningrat. Pembangunannya dilaksanakan Abdul Kadir Kalabat seorang mayor purnawirawan TNI AD yang juga Dirut PT. Gatuni. Perusahaan ini merupakan rekanan Mabes Polri.
Sayangnya, pembangunan ini tidak berjalan lancar, sebab pada saat itu anggaran keuangan terbatas, sehingga mengalami kemacetan dalam pembayaran. Selain itu terjadi inflansi, sehingga perhitunggan anggaran di ulang dan disesuaikan dengan perubahan nilai mata uang rupiah. Akibatnya pembangunan gedung utama setinggi enam lantai baru selesai dibangun pada tahun 1970. saat itu. Mayjen Polisi Drs. Sukahar sebagai pangdak Metro Jaya. Pada saat selesai pembangunannya tidak dilakukan secara seremonial sebagai tanda peresmian dipakainya gedung baru tersebut. Setelah bangunan gedung utama selesai dua lantai, barulah ruangan Pangdak VII Jaya pindah ke ruangan lantai dua (hingga saat ini Kapolda Metro Jaya masih tetap mengunakannya sebagai ruangan kerja)


Perubahan Nama
Polda Metro Jaya sebelumnya telah beberapa kali mengalami penggantian nama. Dimasa pendudukan Belanda, Kantor Besar Kepolisian Jakarta disebut Hoofdbureau Van Politie. Setelah Jepang mengambil alih pemerintahan, Hoofdbureau Van Politie Batavia berubah nama menjadi Jakarta Tokubestsu Shi Kaisatsu Sho diambil alih oleh Polisi Republik dan namanya diubah menjadi Kantor Besar Polisi Jakarta. Menjelang belanda menyerahkan kedaulatan kepada Republik Indonesia dibentuk kepolisian di Jakarta dengan nama Kantor Polisi Komisariat Jaya (Kapekomjaya).
Kemudian tahun 1965 pada saat Kepala Kantor Polisi Komisariat Jaya dijabat Brigjen Raden Mas Sawarno Tjokrodiningrat namanya diganti lagi menjadi Komandan Daerah Kepolisian VII Jaya (Komdak VII Jaya). Pada tahun 1967 terjadi penggantian pangdak dari Irjen Polisi Drs Soebroto Brotodirdjo SH kepada Mayjen Polisi Drs. Soekahar. Saat itu kembali terjadi penggantian nama menjadi Komando Daerah Kepolisian Metro Jaya (Komdak Metro Jaya), Ini dilakukan setelah Gubernur Ali Sadikin menyatakan Kota Jakarta sebagai kota metropolitan.
Selanjutnya nama komdak Metro Jaya berubah lagi menjadi Kodak Metro Jaya. Pada saat itu Mayjen Pol Drs Widodo Budidarmo menjadi Kadapol Metro Jaya tahun 1970 nama Komdak Metro Jaya berubah menjadi Daerah Kepolisian Metro Jaya sampai tahun 1979. Tahun 1980 sampai sekarang Daerah Kepolisian Metro Jaya berubah kembali menjadi Kepolisian Daerah Metro Jaya (Polda Metro Jaya) dan sekitarnya.


Sejarah panjang Polda Metro Jaya telah melahirkan para perwira Kepolisian yang memiliki komitmen yang tinggi terhadap masyarakat, termasuk melahirkan para kepala kepolisian daerah (Kapolda). Inilah para mantan Kapolda Metro Jaya.
• Komisaris Besar Polisi Tk IR. Ating Natadikusuma ( 6 Desember 1949 s/d Desember 1952 )
• Komisaris Besar Polisi Muhamad Suryo Pranoto ( 30 Desember 1952 s/d 6Juli 1961 )
• Brigjend Polisi M Suhud ( 6 Juli s/d 29 Febuari 1964 )
• Brigjend Polisi TAAzis ( 29 Febuari 1964 s/d 3Juni 1965 )
• Brigjend Polisi R. Sawarno Tjokrodiningrat ( 3 Juni 1965 s/d 3 Nopember 1965)
• Mayjend Polisi Drs. Sobroto Brotodirdjo SH ( 3 Nopember 1965 s/d 7 Desember 1967 )
• Mayjend Polisi Drs. Soekahar ( 7 Desember 1967 s/d 16 Febuari 1970 )
• Mayjend Polisi Drs. Widodo Budidarmo ( 16Febuari 1970 s/d 1974 )
• Mayjend Polisi Drs. Soetadi Ronodipuro (1974 s/d 1978 )
• Mayjend Polisi Drs. Kodrat Samadikoen (1978 s/d 1979 )
• Mayjend Polisi Anton Soedjarwo ( 1979 s/d 8Desember 1983 )
• Mayjend Polisi Drs. R. Soedjoko ( 8 Desember 83 s/d 25Oktober 1984 )
• Mayjend Polisi Soedarmadji ( 25 Oktober 1984 s/d 17juni 1986 )
• Mayjend Polisi Drs. Poedy Syamsoedin ( 17 Juni 1986 s/d 20 September 1989 )
• Mayjend Polisi Drs. MH Ritonga ( 20 September 1989 s/d 22 Agustus 1992 )
• Mayjend Polisi Drs. Banurusman ( 22 Agustus 1992 s/d 31 Maret 1993 )
• Mayjend Polisi Drs. Hindarto ( 31 Maret 1993 s/d januari 1995 )
• Mayjend Polisi Drs. Dibyo Widodo ( 17Januari 1997 s/d 19 Maret 1996 )
• Mayjend Polisi Drs. Hamami Nata ( 19 Maret 1996 s/d 17Januari 1998 )
• Mayjend Polisi Drs. Noegroho Djajoesman ( 1998 s/d 1999 )
• Mayjend Polisi Drs. Nurfaizi ( 1999 s/d 2000 )
• Irjend Polisi Drs. Mulyono Sulaiman ( 2000 s/d 2001 )
• Irjend Polisi Drs. M Sofjan Jacoeb MM ( 2001 s/d 2002 )
• Irjend Polisi Drs. R Makbul Padmanagara ( 2002 s/d 2004 )
• Irjend Polisi Drs. Firman Gani ( 2004 s/d 2006 )
• Irjend Polisi Drs. Adang Firman ( 2006 s/d 2008 )


Sumber data :
http://www.metro.polri.web.id/home/sejarah-singkat

Tidak ada komentar: